14.782 Warga Rejang Lebong Terima BLT Kesra Rp900 Ribu, Penyaluran Difokuskan untuk Pemulihan Ekonomi

Sebanyak 14.782 warga tidak mampu di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, resmi menerima Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dari pemerintah pusat. Bantuan ini merupakan tambahan yang dialokasikan bagi keluarga miskin yang tercantum dalam desil 1 hingga 4 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Rejang Lebong, Hambali, didampingi Subkor Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Yudi Pratama, menjelaskan bahwa bantuan tersebut disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 156 desa dan kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama Oktober hingga Desember, sehingga total dana yang diterima mencapai Rp900 ribu. Penyaluran dimulai pada 24 November dan dilakukan melalui Kantor Pos Curup sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat.
Hambali menuturkan bahwa para penerima BLT Kesra merupakan warga yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH maupun BPNT/Sembako, sehingga program ini difokuskan untuk memperluas jangkauan bantuan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga miskin, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat. Tercatat, kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak adalah Selupu Rejang dengan 1.687 KPM, disusul Padang Ulak Tanding sebanyak 1.535 KPM, serta Sindang Beliti Ulu yang menerima 1.322 KPM. Sementara itu, kecamatan dengan penerima paling sedikit yaitu Sindang Dataran dengan 616 KPM, lalu kecamatan lain yang menerima 693 KPM, dan Bermani Ulu sebanyak 704 KPM. Hambali berharap bantuan yang telah diterima dapat dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lain yang mendesak sehingga mampu meringankan beban ekonomi keluarga menjelang pergantian tahun.
Pemkot Bengkulu Matangkan Merger OPD demi Efisiensi Anggaran dan Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Bengkulu tengah mematangkan rencana merger organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja birokrasi serta efisiensi penggunaan anggaran. Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menjelaskan bahwa kebijakan ini bukanlah keputusan mendadak, melainkan respons terukur terhadap tantangan fiskal dan kendala birokrasi yang selama ini membebani kinerja pemerintahan daerah. Menurutnya, proses perumusan kebijakan telah berlangsung sejak lama, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memangkas struktur yang terlalu besar serta mengarahkan lebih banyak anggaran ke sektor pembangunan prioritas seperti perbaikan jalan, pembangunan drainase, pemasangan lampu jalan, dan infrastruktur lainnya. Upaya penyederhanaan struktur OPD ini dipandang sebagai fondasi penting agar aparat pemerintahan bisa bekerja lebih adaptif, responsif, dan tepat sasaran dalam mengelola anggaran daerah.
Dedy menegaskan bahwa tujuan utama penggabungan OPD adalah menciptakan pemerintahan yang lebih ramping tetapi tetap efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, kajian teknis mengenai OPD mana saja yang memungkinkan untuk digabungkan tengah dilakukan secara cermat, karena tidak semua perangkat daerah dapat dilebur mengingat perbedaan fungsi dan karakteristik lembaganya. Namun, prinsip efisiensi tetap menjadi pedoman dalam setiap keputusan. Sebelumnya, Pemkot Bengkulu juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas pelayanan publik meskipun menghadapi pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan stabilitas pelayanan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Meski begitu, Pemkot optimistis mampu tetap menjaga kualitas layanan melalui strategi pengelolaan anggaran yang hati-hati, terukur, dan efisien agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan optimal di tengah upaya penataan birokrasi yang sedang berjalan.
Kerugian Scam di Bengkulu Tembus Rp32,5 Miliar, OJK Ingatkan Warga Waspada Modus Penipuan Keuangan

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa kerugian masyarakat akibat berbagai modus scam atau penipuan di sektor keuangan telah mencapai Rp32,5 miliar hingga Oktober 2025. Nilai tersebut dihimpun berdasarkan laporan yang masuk ke Indonesia Anti-Scam Centre atau Pusat Penanganan Penipuan Keuangan Bengkulu. Menurut Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, kerugian itu dialami masyarakat di seluruh 10 kabupaten/kota di Bengkulu. Hal tersebut ia sampaikan setelah memaparkan data korban penipuan transaksi keuangan ilegal kepada ratusan jurnalis dalam kegiatan Media Update, Journalist Class, dan Media Gathering yang diselenggarakan di Provinsi Bandar Lampung. Acara yang mengusung tema “Kolaborasi Cerdas Bersama Insan Media untuk Keuangan yang Inklusif dan Terpercaya Tahun 2025” ini diikuti wartawan dari berbagai provinsi, termasuk Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Bengkulu, sebagai bagian dari penguatan program komunikasi dan kehumasan OJK.
Ayu menjelaskan bahwa dari total kerugian tersebut, Kota Bengkulu mencatat angka tertinggi dengan Rp14,3 miliar, disusul Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp10,4 miliar. Sementara itu, daerah lain juga mencatat kerugian yang tak kalah signifikan: Rejang Lebong Rp1,8 miliar, Mukomuko Rp1,4 miliar, Bengkulu Utara Rp1,4 miliar, Kaur Rp742 juta, Kepahiang Rp689 juta, Seluma Rp622 juta, Lebong Rp578 juta, dan Bengkulu Tengah Rp400 juta. Dari sisi pola kejahatan, OJK mencatat 10 modus penipuan tertinggi, antara lain penipuan transaksi belanja, penipuan mengatasnamakan pihak tertentu, penipuan investasi, penawaran kerja palsu, hadiah fiktif, penipuan via media sosial, phising, social engineering, pinjaman online fiktif, serta penyebaran file APK berbahaya.
Dengan semakin beragamnya modus yang digunakan pelaku, Ayu berharap ke depan jumlah korban dapat ditekan melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menerapkan prinsip “2L” – Legal dan Logis sebelum melakukan transaksi keuangan apa pun. Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan bahwa layanan, penawaran, atau transaksi yang mereka terima legal dari sisi kelembagaan dan logis dari sisi keuntungan maupun prosedur. Upaya literasi dan kolaborasi dengan media diharapkan mampu menjadi benteng informasi, sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dalam penipuan yang terus berevolusi seiring perkembangan teknologi.
Rejang Lebong Kembali Raih Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Padapa 2025, Targetkan Level Wiwerda dan Wistara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional setelah berhasil meraih Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Padapa 2025. Capaian ini merupakan keberhasilan kedua setelah sebelumnya daerah tersebut juga meraih penghargaan yang sama pada tahun 2023. Penghargaan diberikan langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui seremoni di Auditorium Siwabesi, Jakarta, pada Jumat (28/11).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Rejang Lebong, Asep Setia Budiman, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), Forum Kabupaten Sehat, hingga seluruh lapisan masyarakat. Ia mengapresiasi kontribusi serta dedikasi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni di Rejang Lebong.
“Kami memberikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak yang berkontribusi pada penilaian Kabupaten Sehat 2025, sehingga Rejang Lebong kembali bisa meraih penghargaan Swasti Saba Padapa,” ujar Asep.
Asep menambahkan bahwa prestasi ini semakin memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian kategori Kabupaten Sehat. Setelah dua kali mendapatkan predikat Padapa, pihaknya menargetkan untuk naik ke tingkat selanjutnya, yakni Wiwerda dan kemudian Wistara, yang merupakan level tertinggi dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat.
Ia menegaskan bahwa langkah mempertahankan sekaligus meningkatkan pencapaian ini tidak bisa dilakukan tanpa peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diharapkan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari warga Rejang Lebong.
“PHBS ini hendaknya dijadikan budaya sehari-hari agar Rejang Lebong tidak hanya sehat pada saat penilaian, tetapi benar-benar menjadi wilayah yang bersih dan sehat dalam keseharian warganya,” tegasnya.
Pada ajang penghargaan Kabupaten Sehat 2025 ini, Rejang Lebong menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Bengkulu yang berhasil meraih Swasti Saba Padapa. Secara nasional, kabupaten tersebut menempati peringkat ke-9 dari 41 kabupaten/kota yang menerima penghargaan Padapa tahun ini.
Prestasi tersebut menegaskan bahwa komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat di Rejang Lebong telah menghasilkan capaian nyata. Pemerintah daerah berharap, momentum ini terus berlanjut dan menjadi langkah menuju kualitas hidup masyarakat yang lebih baik serta lingkungan yang semakin sehat dan berkelanjutan.
Realisasi PAD Rejang Lebong Baru Capai 69 Persen, Pemkab Genjot Sektor Strategis Jelang Akhir Tahun

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengumumkan bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga saat ini baru mencapai Rp66 miliar, atau 69,11 persen dari target keseluruhan sebesar Rp95 miliar. Angka ini diperoleh dari kinerja 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini menjadi sumber utama penghimpun PAD.
Kabid Penagihan dan Pendapatan BPKD Rejang Lebong, Oki Mahendra, menjelaskan bahwa proses penarikan PAD masih terus berlangsung dan pihaknya optimistis capaian tahun 2025 dapat mendekati target yang ditetapkan pemerintah daerah. Dengan sisa waktu lebih dari satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, seluruh OPD penghasil PAD diharapkan dapat bekerja lebih maksimal.
“Kita masih memiliki waktu sekitar 1 bulan lebih untuk menghimpun PAD sebanyak-banyaknya,” ujar Oki.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengumpulan PAD pada tahun berikutnya, Oki menegaskan perlunya penguatan di berbagai sektor, termasuk jasa umum, jasa usaha, jasa perizinan tertentu, hingga sektor pertanian yang dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan cukup besar.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Keuangan Pemkab Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, menambahkan bahwa seluruh OPD yang berperan sebagai penghasil PAD harus mampu menggali lebih banyak potensi, baik untuk mencapai target 2025 maupun memproyeksikan peningkatan PAD pada 2026.
“PAD merupakan salah satu pendukung percepatan pembangunan daerah. Untuk itu, seluruh OPD penghasil PAD agar terus berusaha memacu peningkatan PAD. Karena realisasi PAD tahun 2025 masih belum optimal,” tegas Iwan.
Ia juga menekankan pentingnya menggali potensi baru yang sebelumnya belum dimaksimalkan. Sektor-sektor strategis seperti pariwisata, sarana olahraga, pasar tradisional, retribusi sampah, gedung PIC, gedung serbaguna, serta mes pemda dinilai masih bisa memberikan kontribusi lebih besar jika dikelola secara efektif.
Pemkab Rejang Lebong berharap, dengan optimalisasi semua potensi dan kerja sama lintas OPD, target PAD tidak hanya akan tercapai, tetapi juga dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari penguatan fondasi pembangunan daerah.
BRI Mukomuko Gelar Khitanan Massal Gratis untuk 30 Anak, Meriahkan HUT Ke-130 BRI Tahun 2025

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-130 Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang jatuh pada 16 Desember 2025, BRI Cabang Mukomuko bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial melalui penyelenggaraan khitanan massal gratis bagi anak-anak di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (22/11) tersebut diikuti oleh sebanyak 30 anak, yang seluruh biayanya ditanggung oleh BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Acara ini menjadi salah satu bentuk nyata bahwa BRI tidak hanya bergerak di sektor bisnis dan layanan keuangan, tetapi juga hadir secara langsung sebagai mitra pembangunan sosial masyarakat.
Pemimpin Cabang BRI Mukomuko, Helmi Dharma Putra, yang turut membuka kegiatan bersama Ketua IWABRI Tingkat Cabang Mukomuko Deni Helmi, menyampaikan bahwa program khitanan massal ini telah berjalan sejak tahun 2024 dan akan terus dilanjutkan sebagai agenda rutin. Ia menegaskan bahwa BRI akan terus berusaha memberi dampak positif bagi masyarakat.
“BRI telah melaksanakan khitanan massal untuk 30 anak warga sekitar Mukomuko. Kegiatan ini kami lakukan secara konsisten sebagai bentuk kepedulian BRI kepada masyarakat,” ujar Helmi Dharma Putra.
Lebih lanjut, Helmi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, baik masyarakat, pemerintah daerah, maupun para nasabah BRI. Ia berharap dukungan tersebut dapat terus menguat sehingga kegiatan sosial serupa dapat diperluas di masa mendatang.
Kegiatan khitanan massal ini bekerja sama dengan Rumah Sunat Akbar Kota Praja Mukomuko, yang memastikan proses khitan berjalan aman dan profesional. Selain mendapatkan layanan khitan secara gratis, para peserta juga menerima paket bingkisan berupa tas sekolah, pakaian salat, serta uang saku yang disalurkan melalui YBM BRILiaN.
Pengurus YBM BRI Cabang Mukomuko, Redi Yanto, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya memperoleh kuota 30 anak untuk program khitan gratis. Ia menegaskan bahwa BRI Mukomuko akan terus hadir melalui berbagai kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat secara langsung, terutama kelompok kurang mampu.
Program khitanan massal gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga mempererat hubungan antara BRI dengan masyarakat. Momentum HUT Ke-130 BRI pun semakin bermakna dengan hadirnya kegiatan yang membawa senyum dan kebahagiaan bagi anak-anak serta keluarga di Mukomuko.
Gubernur Helmi Hasan Bentuk Tim Khusus Bantu Petani Korban Penembakan Konflik Lahan Bengkulu Selatan

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan resmi membentuk tim khusus untuk memberikan perlindungan dan pendampingan komprehensif kepada para petani yang menjadi korban penembakan dalam konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Senin (24/11). Langkah ini diambil sebagai respon cepat pemerintah provinsi terhadap eskalasi kekerasan yang menimbulkan luka serius bagi warga sipil.
Dalam keterangannya, Helmi Hasan menjelaskan bahwa tim tersebut memiliki lima mandat utama yang langsung difokuskan pada pemulihan kondisi para korban beserta keluarganya. “Ada lima poin tugas tim yang dibentuk Pemprov,” ujarnya.
Pertama, tim akan menyediakan bantuan hukum penuh bagi seluruh korban melalui advokat resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Upaya ini memastikan bahwa para korban mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan selama proses penyidikan berlangsung.
Kedua, pemerintah provinsi menjamin pelayanan medis terbaik secara gratis bagi semua korban luka tembak maupun luka lainnya. Tim akan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan perawatan optimal hingga para korban pulih.
Ketiga, Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menanggung kebutuhan harian keluarga korban selama masa pemulihan, sehingga beban ekonomi mereka tidak semakin berat di tengah situasi krisis.
Keempat, pemerintah juga memberikan beasiswa khusus bagi anak-anak korban yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Dukungan ini diharapkan mampu meringankan kesulitan keluarga dan menjaga masa depan pendidikan generasi muda tetap terjamin.
Kelima, tim akan melakukan bedah rumah bagi keluarga korban yang dinilai tinggal di rumah tidak layak huni, sebagai bentuk dukungan jangka panjang untuk memulihkan kesejahteraan mereka.
Gubernur Helmi menegaskan bahwa seluruh proses hukum terkait kasus penembakan ini diserahkan sepenuhnya kepada Polda Bengkulu. Ia meminta seluruh pihak untuk menunggu hasil penyidikan resmi. “Harus ada pendalaman, ada proses. Kita tunggu ya,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Andy Pramudya Wardana menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami kepemilikan dan penggunaan senjata api serta unsur keterlibatan senjata tajam dalam insiden tersebut. Polisi juga terus mencari barang bukti yang belum ditemukan.
Konflik bermula pada Senin, 24 November 2025, ketika sekitar 10 karyawan PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) terlibat ketegangan dengan sekitar 40 warga FMPR di lahan yang menjadi objek sengketa. Masyarakat FMPR menuntut PT ABS menghentikan aktivitas pembukaan jalan menggunakan buldoser di area yang diperselisihkan.
Bentrokan itu kemudian memicu aksi kekerasan yang mengakibatkan lima petani tertembak, salah satunya menderita luka tembak serius menembus perut hingga punggung. Selain itu, satu karyawan PT ABS mengalami luka akibat senjata tajam.
Pembentukan tim khusus oleh Gubernur Helmi Hasan menandai langkah tegas pemerintah untuk memastikan korban mendapatkan penanganan yang layak sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa konflik agraria harus ditangani dengan cara beradab, transparan, dan adil.
Pemkab Bengkulu Selatan Tanggung Biaya Pengobatan Lima Petani Korban Penembakan Konflik Agraria

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan menegaskan komitmennya untuk menanggung seluruh biaya pengobatan lima orang petani yang menjadi korban luka tembak dalam konflik agraria yang pecah pada Senin, 24 November 2025. Kejadian berdarah tersebut melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) dan pihak perusahaan PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS).
Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, menyampaikan bahwa keselamatan dan penanganan medis para korban merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Ia memastikan rumah sakit tidak terbebani persoalan administrasi atau biaya pada tahap awal perawatan. “Saya sudah katakan kepada rumah sakit, jangan bicarakan biaya dulu. Rawat dulu secara optimal. Insyaallah semuanya ditanggung pemerintah. Biasanya kasus seperti ini, apalagi darurat, ini bagian dari bencana,” tegasnya.
Kelima petani yang menjadi korban saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif. Dari jumlah tersebut, dua orang harus dirujuk ke rumah sakit di Kota Bengkulu untuk penanganan lanjutan karena kondisi yang lebih serius. Bupati Rifai menegaskan bahwa pemerintah daerah bekerja sama dengan tenaga kesehatan memberikan pelayanan cepat, responsif, dan humanis bagi para korban serta keluarganya. “Kami pastikan semuanya mendapat pelayanan cepat tanggap dan rasa aman. Dua dirujuk untuk memastikan kesehatan mereka ditangani secara optimal,” ucapnya.
Dalam perkembangan penyelidikan, Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Andy Pramudya Wardana menyampaikan bahwa aparat kepolisian tengah mendalami sejumlah aspek krusial. Penyidik menelusuri kepemilikan, penggunaan senjata api, serta unsur keterlibatan senjata tajam dalam bentrokan tersebut. Barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan dalam insiden itu juga masih dicari untuk kepentingan pembuktian lebih lanjut.
Konflik agraria yang memicu aksi kekerasan itu bermula ketika sekitar 10 orang karyawan PT ABS terlibat perselisihan dengan sekitar 40 warga dari FMPR di lahan yang diklaim kedua pihak pada pukul 13.00 WIB. Masyarakat menuntut PT ABS menghentikan aktivitas pembukaan jalan dengan buldoser di kawasan yang sedang disengketakan.
Ketegangan memuncak dan berubah menjadi bentrokan yang menyebabkan lima petani tertembak, salah satunya mengalami luka parah karena peluru menembus dari bagian perut hingga punggung. Sementara itu, satu orang karyawan PT ABS juga mengalami luka akibat senjata tajam.
Peristiwa ini kembali menyoroti persoalan agraria yang kerap memicu kekerasan di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum saat ini tengah mengupayakan proses penyelesaian yang adil, transparan, serta memastikan hak-hak masyarakat tetap dilindungi sembari menjaga stabilitas keamanan.
Polisi Tangkap Terduga Pembakar 30 Kios di Pasar Karmia Jaya Bengkulu

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu bergerak cepat mengamankan seorang pria berinisial FS, terduga pelaku pembakaran 30 kios di kawasan Pasar Karmia Jaya, Kelurahan Sumber Jaya, Kota Bengkulu. Insiden yang terjadi pada Selasa, 25 November 2025 itu sempat mengejutkan publik karena api menyebar dengan sangat cepat dan menghanguskan puluhan tempat usaha warga hanya dalam hitungan menit.
Kasubnit 2 Pidana Umum Satreskrim Polresta Bengkulu, Ipda Revi Harisona, membenarkan bahwa FS telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Menurutnya, saat ini penyidik sedang menggali keterangan para saksi dan mendalami setiap fakta yang berkaitan dengan aksi pembakaran tersebut. Ia menyebutkan bahwa FS kini dalam posisi patut diduga sebagai pelaku utama.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, motif FS diduga kuat dilatarbelakangi dendam pribadi terhadap salah satu keluarga dekatnya yang memiliki kios di pasar tersebut. Konflik internal keluarga itu diduga memicu tindakan nekat FS yang kemudian membakar kios milik keluarganya sendiri. Namun aksi tersebut justru berdampak jauh lebih besar dari yang ia perkirakan.
Sebelum kobaran api membesar dan merembet ke kios-kios lain, FS (29) bahkan sempat merekam aksinya sendiri saat menyalakan api di kios tersebut. Video itu kemudian diunggah ke akun media sosial pribadinya, lengkap dengan perkataan kasar yang dilontarkan pelaku sesaat sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Unggahan tersebut kini menjadi salah satu barang bukti penting yang sedang dianalisis penyidik untuk memperkuat konstruksi perkara.
Ipda Revi menjelaskan bahwa api yang dinyalakan FS langsung menyebar cepat ke deretan kios lain yang berada berdekatan. Struktur bangunan kios yang sebagian besar terbuat dari material mudah terbakar serta kondisi pasar yang padat menjadi faktor yang memperburuk situasi. Akibatnya, tidak hanya satu atau dua kios, tetapi total 30 kios hangus dalam peristiwa tersebut.
“Dengan tindakan pembakaran tersebut, api dengan cepat merembet ke kios-kios yang lain,” terang Ipda Revi. Ia menambahkan bahwa timnya juga sedang mendalami video yang beredar untuk memastikan keterkaitan langsung antara rekaman itu dengan peristiwa pembakaran massal di area pasar.
Hingga kini, penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu masih terus melakukan pendalaman terkait motif sebenarnya, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta memastikan seluruh barang bukti dapat memperkuat proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, para pedagang yang menjadi korban kebakaran masih dalam proses pendataan dan penanganan pascakejadian oleh pihak terkait.
Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus kebakaran pasar tradisional di Indonesia dan menjadi pengingat penting tentang perlunya pengamanan serta perlindungan berlapis di pusat-pusat ekonomi rakyat agar kejadian serupa tak kembali terjadi.
Gubernur Helmi Hasan Dorong Bengkulu Jadi Daerah Ramah Wisata, Soroti Kasus Getok Harga dan Pentingnya Belajar dari Bali

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai daerah ramah wisata dengan standar pelayanan yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Menurutnya, Bengkulu memiliki kekayaan alam dan potensi destinasi yang luar biasa, namun hal tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam memuliakan tamu atau wisatawan yang berkunjung.
“Bengkulu ini sangat berpotensi. Namun mungkin kita belum sepenuhnya mampu memuliakan tamu yang datang. Belum lama ini kita melihat beberapa kejadian viral di Pantai Panjang dan Danau Dendam. Makanya kita harus banyak belajar dari Bali,” ujar Gubernur Helmi pada Kamis di Bengkulu. Ucapannya merujuk pada insiden yang sempat menjadi perbincangan publik beberapa waktu lalu, ketika sejumlah pedagang di dua destinasi wisata utama kedapatan menjual makanan dengan harga tidak wajar atau melakukan getok harga kepada wisatawan.
Peristiwa tersebut dinilai memberikan citra buruk bagi dunia pariwisata daerah. Wisatawan yang merasa dirugikan bukan hanya enggan kembali, tetapi juga berpotensi menyebarkan pengalaman buruk tersebut sehingga menurunkan minat kunjungan wisata ke Bengkulu yang dikenal sebagai Bumi Merah Putih. Menurut Helmi, hal ini menjadi alarm penting bahwa pembangunan sektor wisata tidak bisa hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur, penataan kawasan, atau promosi yang masif.
“Pembangunan pariwisata yang baik itu tidak cukup hanya memperbaiki jalan, bangunan, atau tempat wisata. Kesadaran dan keramahtamahan masyarakat itu kunci. Kalau tamu datang, dia ingin dihormati, disambut baik, dilayani dengan harga yang wajar. Tanpa itu, destinasi kita tidak akan menjadi pilihan,” jelasnya. Ia menekankan betapa pentingnya peran masyarakat, pedagang, pelaku usaha, hingga komunitas lokal dalam menjaga citra positif pariwisata daerah.
Gubernur Helmi mencontohkan Bali sebagai salah satu daerah yang berhasil membangun ekosistem pariwisata secara terintegrasi. Menurutnya, keberhasilan Bali bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga hasil dari budaya keramahtamahan masyarakat, manajemen destinasi yang profesional, serta konsistensi dalam menjaga kenyamanan wisatawan. “Bali itu bukan hanya tujuan wisata lokal, tapi tujuan dunia. Mereka menjaga tamunya seperti raja. Kita harus belajar dari itu,” katanya.
Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga komunitas wisata untuk bersama-sama membangun karakter Bengkulu sebagai daerah yang ramah dan bersahabat bagi wisatawan. Menurutnya, potensi alam Bengkulu tidak kalah dari daerah lain—dengan garis pantai panjang, kawasan konservasi, air terjun, danau, hingga desa-desa wisata yang terus berkembang.
Sebagai wujud dukungan terhadap kemajuan sektor pariwisata berbasis komunitas, Gubernur Helmi Hasan pada Rabu malam (19/11) turut menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Desa Wisata 2025 dalam Malam Anugerah Desa Wisata. Ajang tersebut digelar untuk mendorong desa-desa di Bengkulu memperkuat inovasi, tata kelola, atraksi, serta pelayanan wisata berbasis masyarakat.
Pada kategori Kelembagaan Desa Wisata, Desa Kunkai Baru di Kabupaten Seluma berhasil meraih predikat terbaik I. Desa Hutan Mangrove 212 (Kota Bengkulu) dinobatkan sebagai terbaik II, sementara Desa Maju Makmur (Kabupaten Mukomuko) menempati posisi terbaik III. Penghargaan favorit juga diberikan kepada Desa Cawang Lama (Kabupaten Rejang Lebong) yang dinilai memiliki daya tarik unik berbasis potensi lokal.
Sementara itu, untuk kategori Daya Tarik Wisata, Desa Air Bening (Kabupaten Rejang Lebong) meraih predikat terbaik I, disusul Desa Pasar Pedati (Kabupaten Bengkulu Tengah) sebagai terbaik II, serta Desa Lubuk Sahung (Kabupaten Bengkulu Utara) yang dinobatkan sebagai terbaik III. Para pemenang dianggap berhasil menghadirkan inovasi dan daya tarik yang memperkuat sektor pariwisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Dengan berbagai upaya ini, Gubernur Helmi optimistis bahwa Bengkulu dapat tumbuh menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Kuncinya, menurut Helmi, adalah membentuk budaya wisata yang ramah, jujur, dan menghargai setiap pengunjung yang datang. “Kalau kita bisa menjaga itu, Bengkulu bukan hanya dikunjungi, tetapi akan selalu dirindukan,” tegasnya.