Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, resmi menyerahkan sertifikat lahan seluas 20,4 hektare kepada pemerintah pusat sebagai finalisasi persiapan pembangunan SMA Unggul Garuda, salah satu sekolah bergengsi yang akan menjadi bagian dari jaringan Sekolah Garuda nasional. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri, menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat ini menandai tahap akhir persiapan di tingkat daerah sebelum pembangunan fisik dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Lahan yang berada di kawasan wisata Villa Diklat Danau Mas Harun Bastari (DMHB) ini telah diproyeksikan sejak lama sebagai lokasi strategis pembangunan Sekolah Garuda yang dinilai mampu memberikan lonjakan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Dalam penjelasannya, Bupati Fikri menekankan bahwa kehadiran SMA Unggul Garuda akan memberi dampak berlipat bagi perkembangan daerah, tidak hanya dari sisi pendidikan namun juga ekonomi masyarakat. Rejang Lebong, yang dikenal sebagai sentra pertanian sayuran, penghasil kopi, sekaligus kabupaten wisata, diprediksi akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat dari luar daerah seiring beroperasinya sekolah unggulan tersebut. Kehadiran sekolah bertaraf nasional ini dinilai mampu menarik perhatian berbagai pihak, mulai dari pendidik, peserta didik berprestasi, hingga pihak akademisi lainnya.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, menuturkan bahwa pembangunan SMA Unggul Garuda di Rejang Lebong merupakan bagian dari program nasional yang saat ini telah mencakup 100 Sekolah Garuda di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 20 sekolah merupakan pembangunan baru, termasuk Rejang Lebong, sementara lainnya merupakan Sekolah Garuda transformatif. Ia memastikan bahwa pembangunan akan dimulai pada tahun 2026 dan ditargetkan dapat beroperasi penuh pada 2027. Fauzan juga mengimbau masyarakat Bengkulu yang memiliki anak usia masuk SMA agar mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi nasional yang akan dibuka secara serentak, dengan jaminan bahwa seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah.

Lebih lanjut, pembangunan SMA Unggul Garuda yang berlokasi di kawasan wisata DMHB tidak akan menutup akses masyarakat untuk tetap menikmati area wisata tersebut. Justru, menurut Fauzan, keberadaan sekolah unggulan ini berpotensi menjadikan kawasan tersebut sebagai wisata edukatif, yang memberikan manfaat ganda bagi masyarakat sekitar. Konsep ini menegaskan bahwa Sekolah Garuda bukan institusi eksklusif yang tertutup dari lingkungan, melainkan lembaga pendidikan yang inklusif, terbuka, serta dirancang menjadi bagian dari dinamika dan perkembangan masyarakat luas.