Pemkab Mukomuko Pacu Kesiapan Lahan untuk Pembangunan 150 Koperasi Merah Putih, Target Rampung Maret 2026

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mulai mempercepat proses monitoring kesiapan lahan desa dan kelurahan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program nasional yang bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi desa ini membutuhkan kesiapan lahan yang memadai guna membangun gerai, gudang, serta sarana penunjang lainnya. Kepala Bidang Perindustrian, Koperasi, dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Mukomuko, Denni Haryadi, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pemantauan menyeluruh guna memastikan seluruh desa siap menyediakan aset lahan yang akan digunakan dalam pembangunan tersebut. Dari total 150 titik KDKMP di Kabupaten Mukomuko, sebanyak 121 titik telah masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes), sementara desa lainnya masih dalam proses penyusunan data untuk menyusul kemudian.

Dari 121 titik yang telah terdaftar, Denni mengungkapkan bahwa baru 44 titik yang telah memulai pembangunan fisik, tepatnya tahap penggalian pondasi gedung koperasi. Untuk mempercepat penyiapan aset lahan, pihak desa dan kelurahan turut mendapatkan dukungan dari TNI, khususnya melalui peran Babinsa yang membantu pengecekan lapangan dan koordinasi teknis di tingkat desa. Dalam struktur program ini, Dinas Perindagkop-UKM Mukomuko berperan sebagai pendamping bisnis asisten, sementara pengerjaan teknis lapangan sepenuhnya dilakukan oleh pihak TNI. Desa yang tidak memiliki aset lahan diperbolehkan memanfaatkan aset Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan pendampingan instansi terkait melalui koordinasi bersama Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD). Pemkab memastikan tidak ada desa yang tertinggal akibat keterbatasan lahan agar pembangunan koperasi dapat berlangsung serentak.

Terkait anggaran, Denni merinci bahwa pembangunan fisik gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan nilai sebesar Rp2,5 miliar per titik. Selain itu, diproyeksikan adanya tambahan anggaran non-fisik sehingga total biaya pembangunan satu unit KDKMP mencapai Rp3 miliar. Pemkab Mukomuko telah menetapkan target percepatan pembangunan, yaitu dua titik KDKMP siap beroperasi pada Januari 2026, sementara seluruh titik lainnya ditargetkan rampung pada Maret 2026. Dengan percepatan ini, pemerintah daerah berharap KDKMP dapat segera berfungsi untuk memperkuat ekonomi desa, membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menekan ketergantungan terhadap tengkulak dan rantai distribusi yang tidak efisien. Program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam transformasi ekonomi desa di Kabupaten Mukomuko.

    • Related Posts

    Kejari Bengkulu Musnahkan Barang Bukti dari 96 Perkara Pidana Umum
    Kejari Bengkulu Musnahkan Barang Bukti dari 96 Perkara Pidana Umum

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum melalui kegiatan pemusnahan barang bukti dari 96 perkara tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap barang bukti yang terkait dengan kejahatan tidak lagi berpotensi disalahgunakan setelah perkara diputus oleh pengadilan. Kegiatan tersebut dilakukan di Kota Bengkulu, Rabu, dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Bengkulu, Yeni Puspita.

    Dalam penjelasannya, Yeni mengungkapkan bahwa seluruh barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara-perkara yang diputus selama enam bulan terakhir atau semester kedua dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Barang bukti tersebut meliputi 111,82 gram sabu, 1.200 gram ganja, 46 butir pil ekstasi, 1.950 butir obat jenis samcodin, satu pucuk senjata api beserta amunisi tajam kaliber 5,56 x 45 mm, serta berbagai barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana umum. Menurutnya, proses pemusnahan dilakukan berdasarkan amar putusan pengadilan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan telah sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum.

    Yeni menambahkan bahwa metode pemusnahan disesuaikan dengan jenis barang bukti. Untuk narkotika seperti sabu, ganja, dan ekstasi, pemusnahan dilakukan dengan pembakaran dan pelarutan menggunakan bahan kimia agar seluruh zat berbahaya benar-benar tidak dapat digunakan kembali. Sementara itu, barang bukti berupa senjata api dan amunisi dihancurkan melalui proses pemotongan dan perusakan total sesuai standar keamanan penanganan senjata. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk transparansi lembaga penegak hukum sekaligus tanggung jawab dalam menjaga integritas penanganan barang bukti.

    Melalui pemusnahan ini, Yeni berharap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum semakin meningkat. Ia menilai bahwa langkah-langkah terbuka seperti ini penting untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti dan memperkuat kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana di Bengkulu. Dukungan dan kepercayaan publik, menurut Yeni, merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas.

    Continue reading
    Bupati Rejang Lebong Ajak Seluruh OPD Galang Bantuan Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
    Bupati Rejang Lebong Ajak Seluruh OPD Galang Bantuan Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk bersama-sama menggalang bantuan bagi korban bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ajakan tersebut disampaikan pada 25 November 2025 sebagai bentuk kepedulian terhadap ribuan warga yang terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut. Menurut Fikri, langkah gotong royong dari seluruh instansi pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu meringankan beban para korban yang kini tengah menghadapi kondisi sulit. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang, kebutuhan pokok, hingga jenis bantuan lain yang bermanfaat bagi para penyintas.

    Bupati Fikri menargetkan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dapat menghimpun donasi sebesar Rp200 juta, sebagai bagian dari penggalangan dana tingkat provinsi yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan target total Rp3 miliar. Bantuan yang terkumpul akan diserahkan kepada Pemprov Bengkulu untuk kemudian diberangkatkan menuju daerah terdampak pada 10 Desember 2025, sementara batas akhir pengumpulan bantuan di Rejang Lebong ditetapkan pada 7 Desember 2025. Donasi dalam bentuk uang dapat disalurkan melalui rekening Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Bank Bengkulu. Fikri menegaskan bahwa bentuk kepedulian ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan wujud rasa kemanusiaan dan solidaritas untuk sesama warga Indonesia.

    Dukungan terhadap gerakan penggalangan bantuan ini juga datang dari Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, yang menilai penting adanya kesepakatan mengenai jenis bantuan yang dikirimkan selain uang. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mendesak para korban di lokasi bencana. Ia mendorong agar bantuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi tepat sasaran dan mampu membantu pemulihan kondisi masyarakat yang kehilangan harta benda, tempat tinggal, maupun akses dasar akibat bencana tersebut. Dengan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh OPD, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berharap dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung pemulihan tiga provinsi yang sedang dilanda musibah.

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *