Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan dukungan penuh terhadap program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang bertajuk “Bantu Rakyat”, sebuah program besar yang difokuskan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat melalui kebijakan yang langsung menyasar kebutuhan dasar. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu, menegaskan komitmen lembaganya untuk tidak hanya mendukung tetapi juga mengawal dan mengawasi implementasi program tersebut agar berjalan efektif dan sesuai rencana. Dalam kunjungan kerjanya ke Bengkulu pada 2 Desember 2025, Suganda menyebutkan bahwa Ombudsman akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah demi memastikan pelayanan publik dilakukan dengan standar yang baik dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum penguatan hubungan antara Ombudsman RI dan Pemprov Bengkulu, terutama dalam konteks pengawasan birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyampaikan bahwa kehadiran Ombudsman selama ini telah menjadi pilar penting dalam memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Ia menilai pengawasan Ombudsman berperan besar dalam memperbaiki tata kelola pelayanan, memastikan anggaran digunakan secara tepat, serta mendorong jajaran birokrasi agar lebih disiplin dalam menjalankan tugas. Menurutnya, Ombudsman merupakan kontrol eksternal yang sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk meminimalkan penyimpangan dan memperbesar dampak kebijakan bagi masyarakat.

Program Bantu Rakyat sendiri tengah menjadi fokus utama Pemprov Bengkulu karena dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga sektor pertanian. Di bidang kesehatan, pemerintah provinsi sedang mengupayakan realisasi program Satu Desa/Kelurahan Satu Ambulans, peningkatan fasilitas rumah sakit, serta pemberian bantuan berobat bagi warga kurang mampu. Di sektor pendidikan, Pemprov Bengkulu menjamin pendidikan yang tidak membebani masyarakat melalui kebijakan yang berkeadilan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sementara itu, di sektor pertanian dan perkebunan, pemerintah menyiapkan pencetakan sawah baru, pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan swasembada pangan, stabilisasi harga komoditas, serta memastikan harga sawit petani tetap layak. Seluruh program tersebut kini berada dalam pengawasan langsung Ombudsman, yang berkomitmen memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat Bengkulu.